Listrik Indonesia | Pemerintah Indonesia terus melanjutkan langkah dalam pengembangan energi hijau. Keseriusan ini terlihat dari penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Singapura terkait kerja sama ekspor listrik.
Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik UGM, Rachmawan, menilai kesepakatan tersebut sebagai peluang strategis bagi Indonesia. Menurutnya, ekspor listrik membuka jalan bagi penjualan produk dengan nilai tambah tinggi, bukan hanya barang mentah.
“Ekspor listrik ini adalah salah satu caranya, karena kita tidak lagi menjual barang mentah, tapi produk olahan,” jelasnya melalui website resmi Kampus UGM, dikutip pada Jumat (12/92025).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proyek ekspor listrik akan mendorong pembangunan pembangkit di dalam negeri. Dampaknya, terbuka peluang lapangan kerja yang luas sekaligus peningkatan penggunaan komponen lokal. Dari sisi ekonomi, harga listrik ekspor yang mengacu pada standar internasional juga dinilai menguntungkan.
Ia menambahkan, keberhasilan proyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
“Kita menghasilkan income dengan aktivitas yang low carbon,” katanya.
Mengenai kekhawatiran pasokan listrik domestik, Rachmawan memberikan gambaran bahwa potensi energi di Sumatra cukup besar, mulai dari PLTA, PLTGU, hingga PLTS.
“Artinya, jika kita hanya membutuhkan sebagian kecil area Sumatra untuk ekspor listrik ke Singapura, saya rasa tidak akan terlalu berdampak bagi pasokan kebutuhan listrik lainnya di sekitar Sumatra,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan domestik. Menurutnya, pembatasan dapat diterapkan apabila pembangunan pembangkit berada di wilayah dengan keterbatasan pasokan.
Dari sisi bisnis, ia mengingatkan perlunya skema yang adil dan menarik bagi semua pihak.
“Jika skemanya tidak kompetitif, pihak swasta mungkin akan lebih memilih berinvestasi di negara tetangga. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan peluang besar ini,” jelasnya.
Rachmawan juga menyoroti aspek teknis pembangunan infrastruktur kabel bawah laut. Menurutnya, secara teknis hal ini tidak lagi menjadi kendala karena tenaga ahli dan pengalaman yang ada sudah memadai. Namun, ia mengingatkan pentingnya perencanaan matang agar tidak menimbulkan dampak terhadap jalur pelayaran.
“Perencanaan harus matang untuk meminimalisir dampak terhadap kegiatan maritim di wilayah tersebut,” pungkasnya.
GoogleNews
,_tulus_abadi.jpg)
.jpg)
