Listrik Indonesia | Kebakaran yang melanda Kilang Dumai pada Selasa malam (1/10) sekitar pukul 21.00 WIB kembali menjadi sorotan serius. Insiden ini dinilai bukan sekadar masalah teknis, melainkan sinyal rapuhnya infrastruktur perminyakan nasional yang berpotensi mengguncang ketahanan energi Indonesia.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menegaskan kondisi perminyakan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan produksi minyak nasional hanya sekitar 600 ribu barel per hari (BPH), sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 1,6 juta BPH, dan kapasitas kilang domestik yang baru sekitar 1 juta BPH, ketergantungan pada impor BBM semakin besar. Situasi ini, kata dia, jelas menambah beban APBN karena subsidi energi melonjak tajam.
“Yang diuntungkan justru para mafia impor migas. Karena itu reformasi perkilangan sudah tidak bisa ditunda. Kita harus bergerak cepat dan terukur. Kalau tidak, kita akan terus berjalan di tempat tanpa kemajuan,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI periode 2019–2024 itu.
Mulyanto menekankan, pemerintah perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kilang minyak tua seperti Dumai, Balongan, dan Cilacap. Audit tersebut, lanjutnya, harus diikuti dengan penggantian peralatan yang sudah rentan, serta peningkatan standar keselamatan dan sistem proteksi kebakaran.
Ia mengingatkan, kebakaran di kilang minyak bukan peristiwa baru. Hampir setiap empat bulan sekali insiden serupa terjadi, meski Pertamina telah membentuk unit khusus manajemen risiko setingkat direktur. “Kalau pemerintah benar-benar serius menjaga ketahanan energi, maka aspek ini harus dievaluasi lebih dalam,” tegasnya.
Selain peningkatan keamanan, Mulyanto juga mendesak agar proyek pengembangan kilang yang ada (RDMP) segera dipercepat. Kilang Balikpapan, Cilacap, dan Balongan, menurutnya, harus segera dimodernisasi sesuai jadwal. Ia menyinggung kasus kebakaran di Kilang Balikpapan tahun lalu, padahal fasilitas tersebut baru saja ditingkatkan kapasitasnya.
Di sisi lain, pembangunan kilang baru juga tidak boleh lagi tertunda. Mulyanto mencontohkan proyek Kilang Tuban yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya. “Paling tidak, kita butuh tambahan kapasitas minimal 500 ribu barel per hari dari kilang baru melalui kemitraan dengan swasta maupun investor asing. Jangan sampai terbengkalai seperti proyek Kilang Bontang,” katanya.
Terkait pendanaan, ia menilai pembiayaan seharusnya bisa diupayakan melalui berbagai skema, termasuk Danantara. “Tanpa langkah konkret memperkuat kilang lama, mempercepat pembangunan kilang baru, dan mengamankan cadangan BBM nasional, Indonesia akan terus berada dalam posisi rawan krisis energi sekaligus terjebak pada defisit migas yang memberatkan APBN,” tutup Mulyanto.
GoogleNews
.jpg)
