Listrik Indonesia | Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki modal ekologis, historis, dan institusional yang kuat untuk tampil sebagai salah satu pemimpin dunia dalam perdagangan karbon. Informasi tersebut ia dihimpun dalam laman resmi DPR RI, dikutip pada Selasa (20/01/2026).
Ateng menilai posisi Indonesia dalam arsitektur pasar karbon global perlu ditunjukkan secara tegas, khususnya melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pasar Karbon. Menurut dia, forum tersebut penting dimanfaatkan agar Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata dalam pengembangan dan tata kelola pasar karbon dunia.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversitas peringkat ketiga dunia setelah Brazil dan Kongo. Namun, di balik kekayaan tersebut, Indonesia juga pernah menghadapi periode dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Kondisi tersebut, menurut Ateng, menjadi tantangan sekaligus alasan mengapa Indonesia mendapat perhatian besar dari komunitas internasional.
“Indonesia ini paradoks. Kita punya kekayaan biodiversitas yang luar biasa, tetapi juga pernah dicatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi. Justru dari situ dunia melihat Indonesia sebagai kunci dalam agenda pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim,” ujarnya.
Sejak awal tahun 2000-an, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penerima hibah internasional terbesar untuk program reforestasi dan pemulihan hutan. Ateng menilai kepercayaan internasional tersebut diperkuat dengan keberadaan lembaga riset kehutanan global, seperti CIFOR dan ICRAF, yang berkantor pusat di Bogor dan menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam tata kelola kehutanan global.
Lebih lanjut, Ateng menegaskan bahwa Indonesia bukan pemain baru dalam pasar karbon. Sebelum pasar karbon menjadi agenda utama global, berbagai skema perdagangan karbon telah diuji coba di Indonesia, antara lain REDD, REDD+, hingga REDD++, serta sejumlah platform internasional lainnya.
“Sebelum Paris Agreement, Indonesia sudah menjadi lokasi uji coba berbagai skema perdagangan karbon. Artinya, pengalaman kita sangat panjang dan seharusnya menjadi modal besar dalam pasar karbon dunia,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keberadaan pasar karbon domestik melalui IDX Carbon yang dinilai sebagai salah satu platform awal yang dibentuk. Meski demikian, pengakuan internasional terhadap mekanisme dan platform pasar karbon Indonesia dinilai masih belum optimal.
Menurut Ateng, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup masih perlu menjalin kerja sama serta nota kesepahaman dengan lembaga standar internasional, seperti Verra dan Gold Standard, khususnya dalam mekanisme penghitungan karbon.
“Ini menunjukkan bahwa kita sudah melangkah jauh, tetapi masih perlu memperkuat kepercayaan. Platform sudah ada, pasar sudah dibentuk, tinggal bagaimana kita memastikan mekanismenya diterima dunia,” katanya.
Oleh karena itu, Ateng menekankan pentingnya menjadikan KTT Pasar Karbon sebagai momentum strategis untuk menunjukkan berbagai inisiatif konkret yang telah dan akan dilakukan Indonesia. Ia menilai forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ajang untuk memperlihatkan komitmen dan kepemimpinan Indonesia dalam perdagangan karbon global.
“Indonesia harus tampil percaya diri. Kita punya pengalaman, punya modal ekologis, dan punya instrumen kebijakan. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tetapi tidak diakui sebagai pemain utama,” ujarnya.
Setelah penyelenggaraan KTT Pasar Karbon, Indonesia juga direncanakan menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim berikutnya. Langkah ini dinilai dapat semakin menguatkan posisi Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat global.
“Dengan modal biodiversitas, pengalaman panjang, dan kesiapan kebijakan yang kita miliki, Indonesia seharusnya tampil sebagai rujukan global dalam upaya pengendalian perubahan iklim hingga 2030 mendatang,” pungkasnya.
GoogleNews
