Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahdalia, mengungkapkan bahwa pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) didorong untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil sebagai bagian dari program strategis pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan dan pemerataan akses energi. Hal tersebut ia ungkapkan di Jakarta, dikutip pada Senin (26/01/2026).
Bahlil menyampaikan bahwa tantangan utama elektrifikasi di pulau-pulau terpencil terletak pada keterbatasan pasokan bahan bakar dan kendala logistik. Kondisi geografis Indonesia yang didominasi wilayah laut membuat distribusi energi konvensional tidak selalu dapat berjalan optimal, sehingga diperlukan alternatif pembangkit yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Kementerian ESDM menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia telah berlistrik pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong pemasangan PLTS di kampung-kampung yang berada di pulau-pulau jauh, terutama di wilayah yang sulit dijangkau transportasi laut dan memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan logistik energi.
“Saya kebetulan lahirnya itu di Pulau Banda, Maluku. Itu 80 persen wilayahnya itu laut. Sudah nggak ada minyak tanah, kapal susah pula. Jadi saya tahu betul penderitaan itu, dan kita akan mendorong program PLTS. Jadi anggaran yang kami dapat, kami akan dorong program PLTS agar daerah-daerah, kampung-kampung, atau pulau-pulau yang susah kita datangi kalau ombak itu pakai plts,” ujar Bahlil.
Dorongan pengembangan PLTS juga sejalan dengan target bauran energi Kementerian ESDM pada tahun anggaran 2026, yang menargetkan kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 17–21 persen. Pada 2025, bauran listrik dari EBT tercatat sebesar 15,75 persen, sehingga percepatan pemanfaatan PLTS dipandang sebagai salah satu langkah untuk mendukung pencapaian target tersebut.
Selain PLTS, pemerintah melanjutkan Program Listrik Desa yang pada 2026 menargetkan penambahan 22.179 pelanggan di 372 lokasi di seluruh Indonesia. Pada 2025, program ini telah memberikan akses listrik kepada 77.616 rumah tangga di 1.516 lokasi. Pemerintah juga menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dengan target 500 ribu rumah tangga pada 2026, meningkat dari capaian 205.968 rumah tangga pada 2025.
Target BPBL tahun 2026 sebelumnya direncanakan untuk 250 ribu rumah tangga. Dalam rapat kerja, Bahlil menaikkan target tersebut menjadi 500 ribu pelanggan dan meminta dukungan Komisi XII DPR RI agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“2026 (target program BPBL) 200 apa 300 ribu, naikkan menjadi 500 ribu karena ini atas permintaan dari para teman-teman Komisi XII. Nanti kita minta teman-teman Komisi XII juga untuk membantu kami agar program-program itu mencapai sasaran,” ujar Bahlil.
Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perluasan sebaran penerima program kelistrikan. Bahlil menyatakan akan melakukan revisi alokasi anggaran kegiatan tahun 2026 agar lebih difokuskan pada pemerataan akses listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Melalui kombinasi pengembangan PLTS, Program Listrik Desa, dan BPBL, pemerintah menargetkan pemerataan akses listrik dapat terus ditingkatkan, khususnya di pulau-pulau terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur, logistik, dan pasokan energi.
GoogleNews
