Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menempatkan kinerjanya sebagai tiga terburuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/01/2025), Bahlil menuding adanya agenda asing di balik penilaian tersebut, terutama terkait tekanan percepatan transisi energi dan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
"Dalam hati saya, ini pesanan asing kah? Ini kolonial baru di bangsa ini. Masa kita dipaksa mempensiunkan PLTU tanpa ada kepastian pendanaan? Janjinya ada lembaga donor, tapi nyatanya hingga kini nihil. Zero!" tegas Bahlil.
Menurutnya, upaya pensiun dini PLTU dan akselerasi Energi Baru Terbarukan (EBT) memerlukan komitmen pendanaan yang jelas. Bahlil menyayangkan lembaga non-pemerintah (NGO) yang dinilai tidak memahami kompleksitas kebutuhan energi domestik. Ia menegaskan, prioritas utamanya adalah menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri yang masih rapuh.
"Kita harus proteksi kepentingan dalam negeri dulu. Kalau tidak ada dana, bagaimana mau eksekusi? APBN atau PLN tidak bisa dipaksa keluarkan dana baru tanpa perencanaan matang. Maaf, kalau tidak ada uangnya, ya tidak bisa jalan," ujarnya.
Laporan Celios, dirilis Selasa (21/01/2025), mengevaluasi kinerja 34 menteri dan kepala lembaga selama 100 hari pertama pemerintahan. Survei melibatkan 95 jurnalis dari 44 media dengan indikator seperti pencapaian program, kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan. Hasilnya, kinerja kabinet dinilai "mengecewakan".
Menteri HAM Natalius Pigai menempati peringkat terburuk dengan skor -113, disusul Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Bahlil di posisi ketiga. Pigai dikritik akibat kontroversi kebijakan HAM dan minimnya terobosan. Sementara Bahlil dinilai gagal merancang strategi transisi energi yang konkret.
Daftar 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk Versi Celios:
- Natalius Pigai (Menteri HAM)
- Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)
- Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM)
- Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan)
- Yandri Susanto (Menteri Desa dan PDT)
- Zulkifli Hasan (Menko Pangan)
- Budiman Sudjatmiko (Kepala BP2K)
- Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menpora)
- Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan HAM)
- Fadli Zon (Menteri Kebudayaan)
Respons Bahlil mencerminkan ketegangan antara tuntutan lingkungan global dengan kapasitas fiskal Indonesia. Di satu sisi, tekanan untuk mengurangi emisi karbon semakin mendesak. Di sisi lain, pembiayaan transisi energi masih menjadi tanda tanya besar.
Perdebatan ini diprediksi akan terus memanas, terutama menjelang tenggat komitmen net zero emission Indonesia pada 2060. Tanpa solusi pendanaan yang inovatif, isu energi berpotensi menjadi titik lemah pemerintahan ke depan. (KDR)
GoogleNews
