Banyak Pengangguran, Tujuh Wamen Ini Malah Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Sektor Energi

Listrik Indonesia | Jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 tercatat mencapai 7,28 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 4,76% dari total angkatan kerja sekitar 153 juta orang. Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai gambaran terbaru kondisi ketenagakerjaan nasional.

Di tengah angka pengangguran yang masih tinggi, terdapat tujuh wakil menteri (wamen) yang saat ini merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN sektor energi. Mereka adalah:

1. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
2. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri BUMN, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
3. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal, Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
4. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI)
5. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri, Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
6. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi, Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
7. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)

Fenomena rangkap jabatan ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam. Ia menilai praktik tersebut meski sah secara hukum, tidak mencerminkan kepekaan sosial, terutama di tengah banyaknya masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan.

“Ini adalah ironi besar ketika jutaan anak muda dan kepala keluarga mengantri lowongan pekerjaan, tapi pejabat publik justru menduduki dua bahkan tiga posisi strategis sekaligus,” ujar Mufti, dikutip Selasa (15/07/2025).

Mufti menegaskan bahwa rangkap jabatan ini mencederai rasa keadilan sosial dan menunjukkan minimnya kepekaan sebagian elite politik terhadap situasi rakyat. Ia menyatakan bahwa DPR akan mengawasi ketat kinerja para wamen yang juga menjabat komisaris.

Menurutnya, pejabat yang rangkap jabatan harus membuktikan adanya manfaat konkret, bukan hanya menambah lapisan birokrasi baru.

“Rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi,” tegas Mufti.