.jpg)
Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menyiapkan lokasi tambang yang dinilai layak untuk dikelola oleh Muhammadiyah. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menjawab pertanyaan seputar perkembangan pemberian wilayah tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tersebut.
Menurut Bahlil, pemerintah belum memutuskan lokasi yang akan diberikan karena masih dalam proses pencarian kawasan yang sesuai. Ia menegaskan pentingnya memastikan lokasi yang diberikan benar-benar memiliki potensi yang baik.
"Muhammadiyah itu kan kemarin sudah kita dorong tapi kita lagi mengkaji kembali yang harus kita kasih kan harus yang bagus jangan kasih yang jelek. Kalau yang kurang bagus kan saya nya gak adil dong," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (22/7/2025).
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat opsi agar Muhammadiyah mengelola lahan bekas tambang milik Adaro. Namun, setelah dilakukan kajian awal, wilayah tersebut dinilai masih perlu dikaji lebih lanjut.
"Tim saya lagi mengecek kemarin kan kita dorong untuk ke eks Adaro tapi setelah dicek data yang untuk sementara yang masuk ke saya agaknya harus butuh pendalaman," lanjutnya.
Bahlil menyatakan, pemerintah ingin agar Muhammadiyah mendapat wilayah tambang yang kualitasnya sebanding dengan wilayah yang telah diberikan kepada organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama (NU).
"Kan NU bagus Muhammadiyah juga harus bagus. Supaya apa niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi," kata Bahlil.
Sebelumnya, pemerintah telah membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Dua organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah, telah menyatakan minatnya terhadap kebijakan ini.
GoogleNews
.jpg)
.jpg)
