Tegas! Dewan Pengawas: METI Harus Fokus pada Transparansi MUNAS dan SDM Berintegritas

Listrik Indonesia | Musyawarah Nasional (Munas) IX Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di Auditorium PLN resmi menetapkan Zulfan Zahar sebagai Ketua Umum periode 2025–2028. Dalam pemilihan yang berlangsung, Zulfan unggul dengan mengantongi 84,9 persen suara, jauh meninggalkan pesaingnya Norman Ginting yang meraih 15,1 persen. 

Menurut Dewan Pengawas METI, Riki F Ibrahim, yang juga Dosen Program Magister Energi Baru Terbarukan di Universitas Darma Persada (UNSADA), keempat kandidat yang awalnya maju sejatinya memiliki kapabilitas dan integritas kuat untuk memimpin organisasi. “Mereka semua adalah pemimpin top level di perusahaannya masing-masing,” ujarnya. Namun, ia menilai dinamika pemilihan kali ini menyisakan catatan penting. 

“Meski pemilihan berlangsung demokratis dan transparan, ada hal yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Dua calon lain, Suroso Isnandar dan Bobby Gafur, tiba-tiba mengundurkan diri sebelum pemungutan suara tanggal 13 & 14 Agustus 2025. Kondisi ini tentu menimbulkan perbincangan di kalangan anggota, karena sebelumnya ada empat calon yang maju,” kata Riki menyampaikan kepada media. 

Ia juga mencatat bahwa hasil pemungutan suara menunjukkan dukungan yang sangat kuat kepada Zulfan, yakni 84,9 persen, sementara Norman memperoleh 15,1 persen. Riki melihat perbedaan ini sebagai momentum refleksi, agar mekanisme pemilihan di METI ke depan dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan dan kompetisi yang sehat karena ini organisasi Profesi dan Nirlaba. 

Lebih jauh, Riki menegaskan bahwa refleksi dari peristiwa tersebut penting bagi masa depan METI. Organisasi yang berperan besar dalam mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia, menurutnya, mesti lebih transparan dan menjauh dari politisasi. “Kolaborasi lintas sektor jauh lebih penting daripada sekadar perebutan posisi,” tambahnya. 

Selain itu, ia menyoroti pentingnya tata kelola akuntabel, bukan hanya di internal organisasi tetapi juga dalam pengelolaan tender proyek-proyek energi terbarukan. Ia menekankan bahwa tender proyek EBT harus dijalankan dengan transparan agar kecil kemungkinan terjadi kegagalan pembangunan. “Ini menyangkut kepercayaan publik sekaligus keberlangsungan perekonomian nasional,” ujarnya. 

Ia juga mengingatkan agar METI tidak terjebak hanya sebagai wadah kepentingan pengusahaan. Riki berharap organisasi ini bisa berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) berintegritas yang mampu bersaing di level global. “METI harus menjadi katalis lahirnya SDM energi terbarukan yang profesional, bukan forum bisnis,” jelasnya. 

Sejalan dengan itu, ia mengutip harapan Ketua Dewan Pengawas METI periode 2022–2025, Rachmat Gobel, yang juga anggota DPR RI. Menurutnya, METI ke depan harus berperan aktif dalam menciptakan SDM energi terbarukan yang kompetitif dan mampu bersaing di Asia maupun dunia. Pandangan ini, kata Riki, relevan untuk memperkuat fokus METI pada pembangunan kapasitas manusia, bukan hanya proyek. 

Sebagai penutup, Riki menyinggung arah kebijakan energi nasional di bawah Presiden Prabowo dalam tiga tahun mendatang METI layak dapat tampil lebih aktif, bukan hanya mendukung target transisi energi dan keamanan pasokan, tetapi juga mendorong tercapainya kemandirian energi berkelanjutan.