Listrik Indonesia | Pemerintah Indonesia tengah menggenjot dan menargetkan pembangunan energi baru terbarukan (EBT) hingga mencapai 42,6 gigawatt (GW) pada 2034.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Eniya Listiani Dewi, dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) di Auditorium PLN, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Prof. Eniya menjelaskan bahwa target besar tersebut sudah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2034. Menurutnya, pemerintah serius memasukkan EBT sebagai bagian penting dari masa depan energi nasional.
“RUPTL 10 tahun ke depan sudah menetapkan EBT mencapai 42,6 GW. Ini terdiri dari PLTS 17,1 GW, hidro, panas bumi, hingga energi laut dan nuklir,” ujar Prof. Eniya.
Ia menambahkan, Presiden RI juga mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga mencapai 100 GW agar seluruh masyarakat bisa menikmati listrik 100 persen pada 2029.
Dalam paparannya, Prof. Eniya menyebutkan PLTS menjadi penyumbang terbesar dengan kapasitas 17,1 GW. Selanjutnya ada hidro power dengan kapasitas besar, panas bumi sekitar 5,2 GW, serta potensi angin 7,2 GW yang masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut.
“Indonesia kini hanya selisih satu GW dari Amerika dalam kapasitas panas bumi. Target kita menjadi nomor satu dunia,” tegasnya.
Selain itu, untuk pertama kalinya energi laut dan nuklir masuk dalam perencanaan RUPTL. Menurut dia, simulasi terkait jaringan (grid) nuklir telah dipetakan di wilayah Sumatra dan Kalimantan yang dekat dengan kawasan industri dan peluang ekspor energi ke Singapura.
Target besar itu membutuhkan investasi jumbo. Eniya mengungkapkan, kebutuhan pendanaan untuk proyek EBT hingga 2034 mencapai Rp1.168 triliun.
“Sekitar 70 persen proyek EBT akan dikerjakan melalui skema Independent Power Producer (IPP). Jadi kerja sama dengan swasta sangat penting,” ujar Prof. Eniya.
Selain pembangkit listrik, pemerintah juga menargetkan pembangunan storage energi, termasuk baterai dan pump storage dengan total kapasitas 10,3 GW.
Pemerintah juga menyiapkan regulasi untuk mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik (PLTSa). Terkait hal ini, Prof. Eniya mengatakan bahwa peraturan presiden segera keluar agar investor bisa langsung masuk tanpa proses lelang panjang.
“Listrik dari sampah nantinya akan langsung dibeli PLN tanpa penalti. Ini terobosan penting untuk mempercepat bauran energi,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah terus mengawal program biodiesel B40 dengan serapan 51,7 persen. Ke depan, opsi untuk menuju B50 masih dalam pembahasan teknis.
Hingga Agustus 2025, bauran energi terbarukan Indonesia sudah mencapai 15,23 persen. Meski target awal 23 persen di 2025, pemerintah kini menetapkan rentang realistis 16–19 persen.
“Kami optimis capaian 2025 bisa tercapai karena berbagai proyek EBT sedang berjalan, termasuk panas bumi, hidro, surya, hingga biomassa,” kata Prof. Eniya.
Terakhir, Prof. Eniya berharap Munas IX METI dapat menghasilkan ide, rekomendasi, dan solusi terbaik untuk mempercepat transisi energi. “Target EBT kita luar biasa besar, 42,6 GW plus storage 10,3 GW. Pemerintah berharap METI tetap konsisten memberikan masukan dan dukungan,” tutupnya.
GoogleNews
.jpg)
.jpg)