Listrik Indonesia | Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Julfi Hadi menilai pendekatan pemerintah dalam pengembangan panas bumi saat ini menunjukkan perbaikan, terutama dalam aspek kebijakan dan perhitungan keekonomian proyek. Hal tersebut disampaikan Julfi dalam Majalah Listrik Indonesia Edisi 109, dikutip Jumat (19/12/2025).
Julfi mengatakan, keterlibatan langsung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menghitung keekonomian proyek panas bumi menjadi salah satu faktor yang memperbaiki iklim pengembangan sektor ini. Menurutnya, langkah tersebut membuat selisih antara biaya pengembangan dan tarif listrik yang dihasilkan semakin menyempit.
“Sekarang pendekatan pengembangan panas bumi dinilai lebih improve. Kementerian ESDM terlibat langsung menghitung keekonomian proyek, sehingga selisih antara biaya dan tarif makin kecil,” ujar Julfi.
Ia menjelaskan, selain peran pemerintah, efisiensi yang dilakukan oleh pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) juga turut berkontribusi terhadap perbaikan tersebut. Efisiensi terutama terjadi pada biaya pengeboran serta pembangunan pembangkit listrik panas bumi.
Julfi menilai, meski terdapat perbaikan, masih terdapat kesenjangan yang perlu diselesaikan bersama agar proyek panas bumi dapat berjalan lebih optimal. Kesenjangan tersebut, menurutnya, tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja.
“Gap ini perlu ditutup bersama melalui insentif fiskal, tarif yang realistis, dan kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pelaku industri,” katanya.
Lebih lanjut, Julfi menyampaikan bahwa keberlanjutan pengembangan panas bumi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, termasuk perizinan dan dukungan regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Dengan kolaborasi yang terstruktur, ia berharap proyek panas bumi ke depan dapat semakin kompetitif dan berkontribusi terhadap bauran energi nasional.
GoogleNews
