Listrik Indonesia | Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak hanya mengguncang pasar minyak dunia, tetapi juga memicu lonjakan harga berbagai komoditas global. Indonesia pun melihat situasi ini sebagai peluang untuk menggenjot penerimaan negara, terutama dari sektor unggulan seperti batu bara, nikel, tembaga, hingga minyak sawit mentah (CPO).
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa harga batu bara telah melonjak signifikan. Secara tahunan (year-on-year), kenaikannya mencapai sekitar 41% dan kini menyentuh level USD 130 per ton.
“Di tengah tekanan dari sisi migas, kita justru melihat ada peluang dari komoditas lain. Ini bisa menjadi tambahan penerimaan negara,” ujarnya.
Tak hanya batu bara, sejumlah komoditas ekspor andalan Indonesia juga menunjukkan tren kenaikan. Harga tembaga tercatat naik sekitar 30% secara tahunan, sementara CPO meningkat lebih dari 12% sejak awal tahun. Kenaikan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk kembali menikmati windfall atau keuntungan tak terduga seperti yang terjadi pada periode booming komoditas 2022–2023.
Pada periode tersebut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor batu bara tercatat sangat signifikan, masing-masing mencapai Rp233 triliun pada 2022 dan Rp244 triliun pada 2023. Pemerintah berharap momentum serupa bisa terulang, meski tetap bergantung pada pergerakan harga dan volume produksi hingga akhir tahun.
Namun demikian, besaran potensi tambahan penerimaan negara saat ini masih dalam tahap perhitungan. Pemerintah terus menyusun berbagai skenario bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan mempertimbangkan dinamika harga dan volume produksi sepanjang 2026.
Ferry menjelaskan, secara historis, setiap kenaikan harga batu bara sebesar USD 1 per ton berpotensi menambah PNBP sekitar Rp0,5 triliun. Angka sensitivitas ini menjadi salah satu acuan dalam menghitung potensi dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan windfall tax sebagai instrumen untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari lonjakan harga komoditas. Namun, kebijakan ini belum diputuskan dan masih dibahas lintas kementerian.
“Selain potensi penerimaan, kami juga mempertimbangkan keberlanjutan investasi. Jangan sampai kebijakan ini justru menekan pelaku usaha,” kata Ferry.
Menurutnya, pendekatan yang diambil pemerintah tidak hanya berfokus pada jangka pendek. Dalam jangka menengah hingga panjang, strategi hilirisasi tetap menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Dengan demikian, lonjakan harga komoditas diharapkan tidak hanya menjadi penopang fiskal sementara, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah berharap kombinasi antara optimalisasi windfall dan percepatan hilirisasi dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
GoogleNews
