Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan teguran keras kepada operator proyek ladang gas bumi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dalam keterangannya di Hotel The Westin Jakarta, Kamis (30/1/2025), Bahlil menuntut agar produksi di blok tersebut segera dimulai pada tahun ini, mengingat kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Masela telah berjalan 26 tahun tanpa realisasi signifikan.
“Saya telah mengirim surat resmi. Jika tahun ini tidak ada aksi nyata menuju produksi, kami tidak segan mengevaluasi konsesi ini,” tegas Bahlil. Ancaman evaluasi ini disampaikan untuk mendorong percepatan target lifting minyak nasional sebesar 1 juta barel per hari pada 2029, sekaligus menegaskan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
Blok Masela, yang dikelola oleh perusahaan migas asal Jepang, Inpex, telah menjadi sorotan sejak perjanjian kerjasama ditandatangani pada 1999. Namun, hingga awal 2025, proyek strategis ini belum menunjukkan perkembangan berarti. Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin proyek tertunda justru membuat kepentingan nasional dikendalikan oleh korporasi.
“Negara harus memegang kendali, bukan sebaliknya. Tapi, prinsip keadilan bagi pengusaha tetap kami junjung tinggi,” ujarnya.
Tekanan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi energi nasional, sekaligus mencegah praktik pembiaran yang berlarut-larut. Sebagai pemegang konsesi, Inpex diharapkan segera merealisasikan komitmennya agar target ketahanan energi Indonesia tercapai.
Dengan tenggat waktu yang diberikan, langkah Kementerian ESDM ini menjadi ujian bagi sinergi pemerintah dan swasta dalam mengakselerasi proyek strategis demi kemandirian energi bangsa.
GoogleNews
