Listrik Indonesia | Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan keuangan perusahaan, meskipun PLN memiliki akses yang luas terhadap fasilitas negara.
“PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Mufti, dikutip dari Website Resmi DPR RI, dikutip pada Selasa (05/08/2025).
Ia juga mengkritik kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Menurut Mufti, direksi tidak hanya menghadapi tantangan dalam hal keuangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kembali tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
“Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, sudah waktunya jajaran direksi dirombak total,” tegasnya.
Berdasarkan data dari Center for Budget Analysis (CBA), total utang PLN meningkat dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024. Kenaikan tersebut setara dengan sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari. Pada periode yang sama, laba PLN justru turun sebesar Rp4,3 triliun.
Mufti Anam juga menanggapi dugaan perjalanan pribadi yang dilakukan Direktur Utama PLN menggunakan dana perusahaan. Ia menyatakan bahwa situasi tersebut memerlukan langkah evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di tubuh PLN.
"Sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya. Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan," tutup politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
GoogleNews
_jpg.jpg)
.jpg)
