Listrik Indonesia | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bersama Komisi XII DPR RI menyepakati pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp 21,66 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan jaringan gas (jargas) dan percepatan elektrifikasi desa.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pagu awal KESDM sebelumnya tercatat sebesar Rp 8,12 triliun. Angka itu kemudian mengalami penambahan Rp 8,54 triliun untuk memenuhi target pembangunan jargas dan sektor kelistrikan.
"Ini sebenarnya anggaran di perubahan yang sudah kita dapat sekitar Rp 15 triliun lebih, tetapi yang bisa tercover di 2025 sekitar Rp 7,1 triliun, selebihnya kita luncurkan ke 2026 karena itu harus dimasukkan sebagai bagian dari RAPBN 2026," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, dikutip pada Jumat (29/8/2025).
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 5 triliun khusus untuk percepatan elektrifikasi desa. Hal ini merujuk pada arahan Presiden agar wilayah yang belum memiliki akses listrik segera mendapatkan pasokan energi.
Hingga saat ini, masih terdapat sekitar 5.700 desa, 4.400 dusun, dan 68 titik lain yang belum terhubung dengan listrik, atau total sekitar 10.068 wilayah. "Nah, untuk tahun 2026 kita menganggarkan arahan Bapak Presiden untuk kita melakukan percepatan, jadi kita dapat anggaran tambahan Rp 5 triliun. Jadi totalnya kurang lebih sekitar Rp 21,66 triliun," ujar Bahlil.
Adapun rincian alokasi anggaran KESDM tahun 2026 antara lain:
Sekretariat Jenderal: Rp 565,20 miliar
Inspektorat Jenderal: Rp 138,72 miliar
Ditjen Minyak dan Gas Bumi: Rp 10,13 triliun
Ditjen Ketenagalistrikan: Rp 5,87 triliun
Ditjen Mineral dan Batubara: Rp 679,75 miliar
Dewan Energi Nasional: Rp 77,60 miliar
BPSDM ESDM: Rp 929,43 miliar
Badan Geologi: Rp 1,82 triliun
BPH Migas: Rp 323,39 miliar
Ditjen EBTKE: Rp 937,63 miliar
BPMA: Rp 102,39 miliar
Ditjen Gakkum: Rp 70 miliar
GoogleNews
.jpg)
.jpg)
.jpg)
