Listrik Indonesia | Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi mengalami delisting saham pada 2026. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembenahan menyeluruh agar BUMN dapat beroperasi secara lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Menanggapi potensi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto mengungkapkan diperlukan pembenahan menyeluruh agar perusahaan-perusahaan tersebut lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Hal tersebut ia ungkapkan melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, dikutip pada Selasa (13/01/2026).
Firnando menegaskan bahwa aturan pasar modal harus dihormati oleh seluruh emiten tanpa terkecuali, termasuk BUMN. Ia menyampaikan bahwa fokus pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak seharusnya diarahkan semata-mata pada upaya menyelamatkan harga saham, melainkan pada percepatan restrukturisasi perusahaan yang dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
“Delisting bukan akhir, tetapi mekanisme disiplin pasar, yang terpenting adalah memastikan restrukturisasi dilakukan secara serius dan tepat waktu,” kata Firnando.
Ia menjelaskan bahwa restrukturisasi BUMN yang bermasalah perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup perbaikan tata kelola dan manajemen, penataan kewajiban utang, serta penyesuaian model bisnis agar lebih adaptif dan berdaya saing. Menurutnya, penundaan restrukturisasi berpotensi memperbesar risiko dan beban di kemudian hari, baik bagi perusahaan maupun terhadap tingkat kepercayaan investor.
- Baca Juga Memahami Tindakan Fraud di Tubuh BUMN
Oleh karena itu, Firnando menilai langkah pembenahan seharusnya difokuskan pada penguatan fundamental usaha, bukan sekadar stabilisasi jangka pendek. Ia juga menyoroti peran Danantara sebagai entitas pengelola dan konsolidator BUMN dalam mengawal proses restrukturisasi tersebut. Dengan pengawasan DPR, Danantara diharapkan dapat menjalankan mandat pembenahan BUMN secara disiplin, objektif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
GoogleNews
