Listrik Indonesia | Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan M.B.A., menyampaikan pandangannya terkait pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia mengapresiasi langkah tersebut dan menilai dokumen RUPTL sebagai dasar penting dalam upaya pemerataan akses energi serta penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Irsan, pembangunan pembangkit listrik dalam RUPTL tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Target 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034 bukan sekadar angka. Ini adalah komitmen besar untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses energi secara adil dan merata. Ini menyangkut hajat hidup rakyat,” ujar Irsan.
Irsan juga menyatakan dukungannya terhadap program Listrik Desa (Lisdes), yang menjadi bagian dari RUPTL, dengan target elektrifikasi untuk 10.068 desa dan dusun yang belum memiliki akses listrik. Dalam program tersebut direncanakan pembangunan pembangkit sebesar 394 megawatt (MW) dan penyambungan listrik untuk sekitar 780 ribu rumah tangga.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Aceh, Irsan menilai program ini dapat menjawab tantangan kelistrikan yang selama ini terjadi di wilayah-wilayah tertentu di provinsi tersebut.
“Mengingat permasalah listrik yang sempat dialami oleh warga di Dapil saya. Saya melihat ini sebagai upaya konkret untuk menghapus ketimpangan dan membuka peluang baru bagi desa-desa, terutama dalam kegiatan ekonomi produktif,” katanya.
Dalam aspek investasi, Irsan menyoroti kesiapan PLN dalam menjalin kerja sama dengan sektor swasta. Ia menilai pendekatan ini dapat mempercepat pembangunan pembangkit listrik dan membawa dampak ekonomi yang lebih luas.
“PLN menunjukkan keseriusan dalam mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini akan membuka lapangan pekerjaan baru, terutama di daerah-daerah yang menjadi lokasi proyek. Kita ingin listrik hadir tidak hanya untuk menerangi, tapi juga memberdayakan. Terutama dikatakan ini bisa mendorong penyerapan tenaga kerja hingga 1,7 juta, angka yang besar dan menggembirakan di tengah situasi ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia seperti saat ini, semoga bisa segera terlaksana dan merata,” ujarnya.
Irsan menambahkan bahwa ketersediaan listrik yang merata berpotensi mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif di tingkat lokal. Ia mencontohkan peran energi dalam mendukung kegiatan UMKM, pertanian berbasis teknologi, hingga aktivitas ekonomi berbasis desa. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Sebagai wakil rakyat dari Aceh, Irsan menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program kelistrikan, khususnya di wilayah-wilayah yang belum mendapatkan akses energi secara optimal.
“Aceh punya hak yang sama atas pembangunan energi. Saya akan kawal terus agar PLN dan Kementerian ESDM hadir di sana, memperkuat jaringan, dan mendukung masyarakat Aceh bangkit secara ekonomi,” pungkasnya.
